Riyadh — Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas.
Pemerintah Arab Saudi mengecam keras keputusan awal parlemen Israel, Knesset, yang menyetujui dua rancangan undang-undang kontroversial — langkah yang disebut akan membuka jalan bagi pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut keputusan itu sebagai “upaya untuk melegitimasi permukiman ilegal” yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB.
Kerajaan menegaskan kembali posisinya yang tak tergoyahkan:
dukungan penuh terhadap pendirian negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pernyataan tajam ini datang di tengah meningkatnya kritik global terhadap kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman di wilayah yang diduduki, sekaligus mengabaikan peringatan dari komunitas internasional.
Arab Saudi — yang belakangan sempat membuka komunikasi dengan Tel Aviv lewat jalur diplomatik tidak langsung — kini kembali menegaskan garis merahnya:
tidak ada normalisasi penuh tanpa solusi dua negara yang adil.
“Langkah Israel ini hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina dan memperburuk ketegangan regional,” tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Saudi.
Riyadh juga mendesak komunitas internasional, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, untuk mengambil tindakan nyata menghentikan tindakan agresif Israel dan mendorong negosiasi damai yang sesungguhnya.
Sementara itu, analis politik menilai kecaman Saudi ini sebagai sinyal penting dari dunia Arab, bahwa kesabaran terhadap kebijakan ekspansionis Israel telah mencapai batasnya.
Dengan konflik Gaza yang belum sepenuhnya mereda, langkah Israel mencaplok wilayah baru bisa menjadi pemicu gelombang kemarahan baru di dunia Islam.
Apakah ini akan menjadi awal dari konfrontasi diplomatik besar-besaran…
atau justru dorongan bagi kebangkitan kembali perjuangan diplomasi Palestina?
Yang pasti, suara Riyadh kali ini terdengar jelas —
sebuah peringatan tegas bahwa perdamaian di Timur Tengah tak akan lahir di atas tanah yang dirampas.
