Sebuah perubahan besar tampaknya sedang terjadi di Gaza.
Setelah berminggu-minggu negosiasi tertutup, Hamas dan Otoritas Palestina dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk membentuk komite sementara yang akan memerintah Gaza.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Moussa Abu Marzouk, salah satu pemimpin tinggi Hamas, yang menyebut bahwa komite tersebut akan mengawasi keamanan internal dan penyeberangan perbatasan Gaza, dipimpin oleh seorang menteri dari Otoritas Palestina.
Langkah ini — meski tampak sebagai kemajuan diplomatik — juga menyimpan potensi ketegangan baru.
Langkah Menuju “Pemerintahan Bersama” Gaza
Menurut laporan, kesepakatan ini lahir dari tekanan internasional, terutama dari Washington, yang mendorong adanya “rencana stabilisasi” pascaperang di Gaza.
Negosiasi dilakukan secara diam-diam, melibatkan mediator regional, termasuk Mesir dan Qatar.
Namun, seperti biasa, Israel tidak tinggal diam.
Tel Aviv dilaporkan menolak satu kandidat utama yang diusulkan untuk memimpin komite tersebut, dengan alasan “risiko keamanan.”
Sementara itu, posisi Amerika Serikat masih belum jelas — antara mendukung transisi politik Gaza atau tetap menunggu konsolidasi Israel di lapangan.
Peringatan Abu Marzouk: “Pelucutan Senjata Bisa Picu Kekacauan”
Dalam pernyataannya, Abu Marzouk menegaskan bahwa Hamas tidak akan menyerahkan senjatanya begitu saja.
Ia memperingatkan bahwa pelucutan total bisa menciptakan kekosongan kekuasaan berbahaya,
menyamakannya dengan Irak pasca-2003, ketika pasukan AS membubarkan militer Irak dan menyebabkan kekacauan panjang.
Jika Anda memaksa perlawanan untuk menyerah, Anda tidak akan mendapatkan perdamaian, Anda akan mendapatkan kekacauan,” ujarnya.
Masa Depan Gaza di Persimpangan Jalan
Kesepakatan ini memberi secercah harapan bahwa Gaza bisa menuju pemerintahan yang lebih terkoordinasi.
Namun di sisi lain, pertentangan ideologis antara Hamas dan Otoritas Palestina....
